Pemkot Ambon Tunggu Usulan Saniri, Sekda Minta Negeri Tetapkan Mata Rumah Parentah
Ambon-Spektroom : Pemerintah Kota Ambon menunggu usulan resmi dari saniri negeri untuk memproses pelantikan raja definitif di negeri-negeri yang masih menghadapi persoalan kepemimpinan adat.
Sekretaris Daerah Kota Ambon, Robby Sapulette, menegaskan bahwa pemerintah kota pada prinsipnya menunggu proses adat diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah administratif untuk pelantikan raja definitif. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan seusai pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) Latupatti Maluku di Baileo Oikumene, Ambon, Jumat (16/10/2026).
Menurut Robby, setiap negeri perlu segera menentukan mata rumah parentah melalui mekanisme adat yang berlaku. Hasilnya kemudian diusulkan secara resmi kepada pemerintah kota untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur.
“Pemerintah kota pada prinsipnya hanya menantikan usulan dari saniri negeri masing-masing,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan mata rumah parentah masih menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan sebelum proses penetapan raja definitif dapat dilanjutkan. Bahkan, sehari sebelumnya, Pemerintah Kota Ambon baru menggelar rapat bersama Negeri Tawiri untuk membahas persoalan mata rumah parentah yang mengalami dualisme. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya penyelesaian persoalan kepemimpinan adat secara jelas agar proses pemerintahan negeri tidak terus terkendala.
Robby berharap seluruh negeri di Kota Ambon yang masih menghadapi persoalan serupa segera mengambil langkah sesuai tatanan adat masing-masing. Ia menekankan, penentuan mata rumah parentah merupakan bagian penting yang perlu dituntaskan sebelum usulan disampaikan kepada pemerintah kota.
“Segera menentukan kepala mata rumah parentah, berproses sesuai tataran adat, lalu diusulkan kepada pemerintah kota untuk diambil langkah proses pelantikan raja definitif,” tegasnya.
Pemkot Ambon, lanjutnya, siap menindak lanjuti usulan yang disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian persoalan adat diharapkan membuka jalan bagi percepatan pelantikan raja definitif di negeri-negeri yang masih membutuhkan kepastian kepemimpinan.(EM)
