Raih Nilai Tertinggi IPKD 2024 di Sumbar untuk Klaster Kota Berkemampuan Keuangan Rendah, Ini Kata Wako Zulmaeta
Spektroom — Kota Payakumbuh meraih nilai tertinggi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2024 (tahun ukur 2025) untuk kategori klaster kota dengan kemampuan keuangan daerah rendah di tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Barat pada kegiatan Evaluasi Kelitbangan Provinsi Sumatera Barat di Aula Gubernur, Kamis (18/12/2025).
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan capaian ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“IPKD bukan sekadar angka, tetapi cermin disiplin perencanaan, ketepatan belanja, dan transparansi. Kami menjaga agar setiap rupiah APBD memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Wako Zulmaeta.
Penilaian IPKD dilakukan melalui enam dimensi utama, yakni kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran.
Kemudian kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan dimensi tersebut, Payakumbuh dinilai memenuhi kriteria tata kelola keuangan yang baik.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menambahkan, capaian ini tidak lepas dari kerja kolaboratif lintas perangkat daerah.
“Kami berterima kasih kepada Bappeda, BKD, Kominfo, dan Inspektorat yang konsisten mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Sinergi ini harus terus dijaga,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Pemko Payakumbuh mengikuti rangkaian kegiatan evaluasi secara daring.
Secara historis, nilai IPKD Kota Payakumbuh menunjukkan tren perbaikan. Pada 2019 tercatat 52,74, meningkat pada 2020 menjadi 73,40, lalu 71,88 (2021), 77,43 (2022), 71,75 (2023), dan 74,76 pada 2024.
Menurut Wako Zulmaeta, fluktuasi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas belanja dan efektivitas program.
Ke depan, Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memastikan belanja daerah tepat sasaran.
“Prestasi ini kami jadikan pemicu untuk bekerja lebih disiplin dan terbuka, agar manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (RRE/MC)
