Trending

Raperda Pembangunan Keluarga Disetujui, Pemprov DKI Perkuat Ketahanan Keluarga

Raperda Pembangunan Keluarga Disetujui, Pemprov DKI Perkuat Ketahanan Keluarga
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat membacakan pidato Gubernur dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda Pembangunan Keluarga di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026). (IIS/Spektroom).

Jakarta-Spektroom : Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga. Regulasi ini menjadi landasan untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, serta mengoptimalkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat membacakan pidato Gubernur dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda Pembangunan Keluarga di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Rano menegaskan, keluarga merupakan fondasi pembangunan daerah karena menjadi lingkungan pertama dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai kehidupan, sekaligus berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di tengah transformasi Jakarta menuju kota global, pembangunan keluarga membutuhkan kebijakan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar mampu menciptakan masyarakat yang sehat, tangguh, dan berkualitas.

"Melalui regulasi tersebut, Pemprov DKI berupaya mengintegrasikan kebijakan pembangunan keluarga, mulai dari edukasi, pemberdayaan masyarakat hingga penyediaan layanan sesuai kebutuhan warga," ujarnya.

Ia, menegaskan, Pemprov DKI juga berkomitmen memberikan kesempatan yang sama bagi setiap keluarga untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis. Rano berharap, Raperda ini menjadi instrumen penting dalam pembangunan manusia sekaligus mewujudkan keluarga Jakarta yang berkualitas, mandiri, tangguh, dan sejahtera.

Ia turut mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta atas persetujuan serta berbagai masukan dan rekomendasi selama proses pembahasan.

"Masukan DPRD menjadi bahan penting bagi eksekutif dalam menindaklanjuti regulasi tersebut," katanya.

Ia berharap sinergi Pemprov DKI dan DPRD terus diperkuat agar pelaksanaannya efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berita terkait

Tekan Kecelakaan dan Kerusakan Jalan, Penanganan ODOL Butuh Integrasi Data Lintas Instansi

Tekan Kecelakaan dan Kerusakan Jalan, Penanganan ODOL Butuh Integrasi Data Lintas Instansi

Spektroom: Penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat, didukung integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini penting untuk menekan risiko kecelakaan, melindungi infrastruktur jalan, sekaligus mewujudkan target Indonesia Zero ODOL. Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia

Ciptati Handayani, Rafles
Bukan Sekadar Aplikasi, SMaRT BIDKUM Jadi Strategi Polda Kalbar Tingkatkan Profesionalitas Polisi

Bukan Sekadar Aplikasi, SMaRT BIDKUM Jadi Strategi Polda Kalbar Tingkatkan Profesionalitas Polisi

Pontianak-Spektroom : Polda Kalimantan Barat terus melakukan pembenahan internal untuk memperkuat profesionalitas personel kepolisian, khususnya dalam menghadapi dinamika persoalan hukum yang semakin kompleks. Melalui inovasi SMaRT BIDKUM, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalbar menghadirkan sistem pengelolaan pengetahuan hukum yang mengintegrasikan pendampingan, advokasi, pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi. Inovasi yang diluncurkan pada 27

Apolonius Welly, Rafles