Trending

Siapkan Tiga Pelabuhan Alternatif, Antisipasi Lonjakan Kendaraan Nataru di Ketapang-Gilimanuk

Di sisi Jawa disiapkan Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Tanjungwangi, di sisi Bali disiapkan Pelabuhan Celukan Bawang, masing-masing mengangkut hingga 500 kendaraan.

Siapkan Tiga Pelabuhan Alternatif, Antisipasi Lonjakan Kendaraan Nataru di Ketapang-Gilimanuk
Beginilah padatnya kendaraan yang akan menyeberang dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk Bali. (foto: Diskominfo Banyuwangi).

Banyuwangi-Spektroom : Kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk menjelang dan sesudah Natal dan Tahun Baru, menjadi pemandangan yang biasa setiap tahun. Akibatnya, antrean kendaraan yang akan menyeberang menjadi panjang dan berlangsung berjam-jam.

Kali ini, Pemerintah menyiapkan tiga pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027, untuk mengurangi kepadatan di lintasan utama penyeberangan Ketapang Banyuwangi-Gilimanuk Bali. Skema ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bersama Kepala KSOP Kelas III Tanjungwangi, Rabu (4/11/2026).

Rapat tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan dari tingkat pusat hingga Balai, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bali, pemerintah kabupaten, PT Pelindo, hingga PT ASDP Indonesia Ferry.

"Rapat ini membahas alternatif layanan pelabuhan di masa Natal dan Tahun Baru," kata Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja usai rapat.

Dari hasil survei kondisi pelabuhan, terdapat tiga pelabuhan disiagakan, yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi, serta Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali.

"Jadi pelabuhan di sisi Jawa disiapkan Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Tanjungwangi. Sementara di sisi Bali disiapkan Pelabuhan Celukan Bawang, yang masing-masing diproyeksikan mengangkut hingga 500 kendaraan," jelasnya.

Mendukung operasional tersebut, juga disiapkan sebanyak 13 kapal penyeberangan. Rinciannya, delapan kapal akan beroperasi melalui Pelabuhan Jangkar dan lima kapal melalui Pelabuhan Tanjungwangi.

Komang mengatakan, hasil rapat diperkirakan jumlah kendaraan kelas Vb yang akan melintas melalui pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk mencapai 1.000 kendaraan per hari. Karena itu harus ada pengalihan untuk mengurangi antrian atau kemacetan.

"Potensi peningkatan kendaraan ini perlu diantisipasi sejak awal. Karena itu, pemerintah menyiapkan alternatif layanan penyeberangan agar arus kendaraan tidak seluruhnya bertumpu di Ketapang-Gilimanuk," ujar Komang.

Komang menyebut, kesiapan fasilitas pelabuhan juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Sejumlah pembenahan akan dilakukan, terutama penambahan penerangan, toilet, serta kamera pengawas atau CCTV.

"Kesiapan fasilitas harus dipastikan sebelum pelayanan dimulai. Kami juga akan berkoordinasi dengan seluruh pihak agar operasional pelabuhan berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa," jelasnya.

Selain kesiapan infrastruktur dan armada, dalam rapat tersebut juga muncul usulan agar biaya penyeberangan di pelabuhan alternatif tersebut dapat disubsidi penuh 100 persen atau Rp 0, selama periode Nataru.

Usulan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan jalur alternatif sehingga beban kendaraan di lintasan utama Ketapang-Gilimanuk dapat berkurang.

Pelayanan alternatif penyeberangan tersebut direncanakan berlangsung mulai 18 hingga 30 Desember 2026. Pengaturan jadwal mempertimbangkan agenda kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Celukan Bawang pada 31 Desember 2026.

Komang menambahkan, Pemkab Banyuwangi mendukung rencana tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya dalam menyiapkan manajemen serta rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan.

"Prinsipnya, kami mendukung langkah ini sebagai upaya mengurai kepadatan saat Nataru. Dishub Banyuwangi akan berkoordinasi dengan kepolisian, pengelola pelabuhan, dan instansi terkait untuk menyiapkan pengaturan lalu lintas," ujar dia. (Sumber: Diskominfo Banyuwangi)

Berita terkait

Sentil Bank yang Tolak Integrasi Sapa UMKM, Menteri Maman: Ada Sesuatu yang Perlu Dipertanyakan

Sentil Bank yang Tolak Integrasi Sapa UMKM, Menteri Maman: Ada Sesuatu yang Perlu Dipertanyakan

Jakarta - Spektroom : Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersiap melakukan audit dan evaluasi besar-besaran terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah tegas ini diambil untuk meningkatkan transparansi, memastikan pembiayaan tepat sasaran, sekaligus mengatasi berbagai kendala administratif yang selama ini sering menjegal pelaku usaha kecil. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman,

Heriyoko