Parlementaria

Parlementaria

Sinergi Eksekutif dan Legislatif, DPRD Jeneponto Gelar Paripurna Penyerahan Lima Ranperda

Jeneponto-Spektroom : DPRD Kabupaten Jeneponto menggelar dua agenda penting Rapat Paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto, Kamis (30/7/2026). Agenda tersebut meliputi Rapat Paripurna Tingkat I tentang Penyerahan Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD dan Rapat Paripurna Tingkat II tentang Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban

Parlementaria

Perkuat Perlindungan Masyarakat, NTB Cegah Pinjol dan Judol

Mataram-Spektroom : Maraknya pinjaman online ilegal serta judi online menjadi ancaman ekstrem pada masyarakat rentan di NTB. Pemprov NTB bersama Komisi 1 DPRD NTB berupaya mencari solusi pencegahan dan penanggulangan melalui kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penanggulangan Terhadap Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Ilegal serta judi online, di

Parlementaria

Gubernur Mirza : Target Pendapatan APBD Perubahan 2026, Alami Penyesuaian Menjadi Rp.6,992 Triliun

Bandarlampung - Spektroom: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyesuaikan target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan penurunan sebesar Rp19,667 miliar. Penyesuaian postur anggaran ini dipicu oleh pengurangan alokasi penerimaan Pajak Rokok dari pemerintah pusat serta penyesuaian transfer antar-daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat

Parlementaria

Banggar DPRD Lampung, Sampaikan 12 Rekomendasi Terhadap Raperda LKPJ APBD Tahun Anggaran 2025

Bandarlampung - Spektroom: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat II, Laporan Badan Anggaran DPRD, terhadap Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar tersebut, Badan Anggaran DPRD

Parlementaria

Kemenkum NTB Beri Masukan Strategis Raperda Kabupaten Bima

Mataram-Spektroom : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menerima konsultasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bima terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Ruang Rapat Mandalika, Senin (27/7/2026). Konsultasi ini dilakukan sebagai upaya menyempurnakan substansi Raperda yang akan menjadi

Parlementaria

Komisi VIII DPR RI Kunjungi Pesawaran & Lampung Tengah, Konsentrasi di Sosial, Haji dan Umrah, Zakat serta Wakaf

#Repost dpr.go.id

Parlementaria

Gubernur Mirza Sampaikan Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi, Terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

Bandarlampung - Spektroom: Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Jawaban Gubernur Lampung atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi  terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, dipimpin Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, di ruang Rapat Paripurna, Senin (20/7/2026). Gubernur Lampung

Parlementaria

Pemkab dan DPRD Lumajang Selaraskan Perubahan APBD 2026

Lumajang-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya menyelaraskan berbagai program dan alokasi anggaran melalui pembahasan bersama DPRD, agar tetap responsif terhadap dinamika pembangunan sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang yang membahas pendapat Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan

Parlementaria

Dukung Raperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Lampung Untuk Dibahas Hingga Ditetapkan Menjadi Perda

Bandar Lampung - Spektroom : Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Jum'at (17/7/2026). Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua

Parlementaria

Wagub Jihan Nurlela Sampaikan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

Bandar Lampung - Spektroom: Berdasarkan Undang-Undang 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6/ 2023,  pasal 320 ayat 1 dan ayat 2, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.  Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, dalam ke

Parlementaria

Komisi IX DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Kabupaten Karimun Provinsi Kepri

Tanjungpinang-Spektroom : Rombongan Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),didampingi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura. Kunjungan kerja rombongan komisi IX DPR RI tersebut disambut Bupati Karimun Ing H.Inskandarsyah dan Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole Kamis (9/7/2026) merupakan bagian

Parlementaria

Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Pemprov Kalteng Tegaskan Komitmen Kelola APBD Secara Akuntabel

Palangka Raya-Spektroom : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, saat membacakan jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi