Trending

Tiga Kebijakan Strategis Mendikdasmen, Perkuat Sistem Pelayanan Publik Yang Rawan Perilaku Menyimpang

Tiga Kebijakan Strategis Mendikdasmen, Perkuat Sistem Pelayanan Publik Yang Rawan Perilaku Menyimpang
Abdul Mu'ti Mendikdasmen (Foto Capture YouTube KPK RI).

Jakarta Selatan - Spektroom: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendigdasmen) memiliki 3 Kebijakan Strategis sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa menjadi Bangsa yang jujur, berprilaku dan membangun budaya bersih dari korupsi.

Menurut Mendikdasmen Abdul Mu'ti kebijakan tersebut diimplementasikan memperkuat sistem pelayanan publik yang sering menimbulkan perilaku menyimpang.

"Kami berusaha untuk memperkuat sistem yang berkaitan dengan pelayanan publik, yang mungkin dalam beberapa kurun waktu tertentu menjadi salah satu dari pelaksanaan kebijakan yang seringkali menimbulkan perilaku yang menyimpang" ujarnya pada Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 & Apresiasi Komitmen Pendidikan Antikorupsi, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (6/10/2026).

Abdul Mu'ti mencontohkan terkait dengan penerimaan murid baru yang sering kali menjadi isu yang sangat flammable dan menyita perhatian publik.

"Karena itu kami berusaha menyempurnakan sistem penerimaan murid baru dengan kebijakan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru : red), yang kami kembangkan dengan filosofi inklusif dan berkeadilan dimana semua anak Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu yang merata dan adil" tandasnya, diakun YouTube KPK RI.

audio-thumbnail
Mendikdasmen Abdul Muti
0:00
/311.66

Pada bagian lain Abdul Mu'ti juga mengatakan SPMB disempurnakan melalui 4 jalur, jalur domisili, jalur prestasi jalur afirmasi dan jalur mutasi.

Domisili didasarkan atas tempat tinggal murid, kemudian prestasi ada prestasi akademik, meliputi penilaian melalui raport dan tes kemampuan akademik dan non akademik dari prestasi dibidang olahraga seni dan kepemimpinan.

Kemudian afirmasi adalah program jalur penerimaan murid baru untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan keluarga tidak mampu serta jalur mutasi

"Sistem ini kami buat semakin terbuka dan akuntabel, sebelumnya penerimaan murid baru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala sekolah banyak menerima pesanan dari orang-orang kuat dan rawan gratifikasi. Alhamdulillah dengan SPMB ini Penerimaan berjalan dengan akuntabel dengan tertib dan tidak ada jual beli kursi terutama untuk sekolah-sekolah yang dianggap favorit" terang Abdul Mu'ti lagi.

Disamping itu, terus Abdul Mu'ti, Kemendikdasmen juga memperkuat layanan publik melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) merupakan layanan publik, dimana setiap saat masyarakat bisa melaporkan jika ada penyimpangan, selain juga ada layanan personal kepada Menteri secara langsung, baik melalui WA atau saluran yang lain dan sesegera mungkin ditindaklanjuti.

"Oleh karena itu, kami berusaha untuk mengembangkan budaya ramah di Kementerian Dikdasmen, yaitu budaya responsif, akuntabel melayani adaptif dan harmonis" ujarnya lagi.

Selanjutnya kebijakan strategis lainnya adalah kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan sistem dalam pembelajaran, merupakan gabungan kurikulum pembelajaran mendalam.

"Kurikulum Berbasis Cinta (KBC), merupakan inisiatif dan program prioritas yang digagas oleh Kementerian Agama (Kemenag), sementara kami mengusung pendekatan penyeimbangnya yang disebut Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)" pungkasnya.(@Ng).

Berita terkait

Menkop Dorong Percepatan Operasional KDKMP Di Toba Prioritaskan Ekonomi Lokal

Menkop Dorong Percepatan Operasional KDKMP Di Toba Prioritaskan Ekonomi Lokal

Kab. Toba - Spektroom : Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyepakati sejumlah langkah percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Toba, sekaligus meresmikan koperasi pemasaran, pusat kajian, dan homestay baru, guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelestarian Danau Toba. Hal itu disampaikannya setelah berdiskusi langsung dengan seluruh kepala desa dan

Nurana Diah Dhayanti
Walikota Parepare Hadiri Pertemuan Pengawasan Aset Pemda Bersama Wamendagri dan Komisi II DPR RI

Walikota Parepare Hadiri Pertemuan Pengawasan Aset Pemda Bersama Wamendagri dan Komisi II DPR RI

Makassar-Spektroom : Wali Kota Parepare Tasming Hamid menghadiri pertemuan dalam rangka pengawasan terhadap permasalahan aset Pemerintah Daerah, Barang Milik Daerah (BMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penyerahan sertifikat tanah aset Pemda/BMD/BUMD. Kehadiran Wali Kota Parepare Tasming Hamid dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk

Nur Jalil Sultan, Julianto