Wabup Madiun : Banyak UMKM yang Masih Butuh Dukungan Pembiayaan dan Pendampingan
Spektroom - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar ekonomi penting di Indonesia mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian. Usaha-usaha ini dikategorikan berdasarkan kriteria tertentu seperti jumlah aset, omzet tahunan, dan jumlah karyawan, dengan perbedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada UMKM melalui kebijakan, pembinaan, serta dukungan akses pembiayaan dan pasar.
Di Kabupaten Madiun terdapat sekitar 13 ribu UMKM, namun yang sudah terfasilitasi baru delapan ribu. Sehingga masih ada lima ribu UMKM yang bisa disentuh PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi pada kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar yang digelar PNM di Pendopo Ronggo Djoemeno kabupaten Madiun (15/11/2025) wabup Purnomo Hadi menegaskan pentingnya kolaborasi PNM dengan Dinas Perdagangan untuk mendata UMKM di seluruh kecamatan agar pelaku usaha yang belum terfasilitasi dapat segera mendapat dukungan permodalan dan pelatihan.
Dikatakan, kolaborasi ini menjadi landasan kuat bagi peningkatan pelayanan publik serta pengembangan program yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
“Ini adalah bentuk sinergitas, kolaborasi antara PNM dengan Pemerintah Kabupaten Madiun. Pada prinsipnya, kami adalah abdi negara, kami adalah pelayan masyarakat. Kita bergerak sesuai skop kita masing-masing. Kita akan secara komprehensif berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kami,” tegasnya.
Diharapkan, PKU Akbar bisa meningkatkan literasi keuangan, keterampilan usaha, serta kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha di Kabupaten Madiun.
Kegiatan PKU Akbar diikuti lebih dari 500 perempuan pelaku usaha ultra mikro, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, OJK Kediri, BRI, Pegadaian, serta OPD terkait. (Har)
