Trending

Bupati Banyumas Lantik 77 Pejabat Dorong Birokrasi Lebih Adaptif dan Responsif

Bupati Banyumas Lantik 77 Pejabat Dorong Birokrasi Lebih Adaptif dan Responsif
Bupati Banyumas Lantik 2 pejabat struktural dan 75 pejabat Fungsional dilingkungan Pemkab Senin (4/5/2026).

Banyumas – Spektroom: Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, melantik dan mengambil sumpah jabatan 77 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Senin (4/5/2026). Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Si Panji.

Kepala BKPSDM Banyumas, Eko Prijanto, menjelaskan bahwa dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 75 orang merupakan pejabat fungsional, sementara dua lainnya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dua pejabat tinggi pratama tersebut adalah Widodo Sugiri yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, serta Sumardi yang dipercaya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum.

Dalam sambutannya, Bupati Sadewo menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan tidak sekadar menjadi proses administratif, melainkan telah melalui pertimbangan matang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi agar lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dinamika regulasi, keterbatasan anggaran, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik.

“Organisasi harus mampu bergerak lebih cepat, tepat, dan terukur, seiring dengan perubahan pola kerja birokrasi yang kini semakin mengandalkan teknologi dan pendekatan fleksibel,” ujarnya.

Sadewo juga mengingatkan bahwa pelantikan ini harus dimaknai sebagai kebutuhan strategis organisasi untuk meningkatkan kapasitas, memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, ia meminta agar mampu menjadi motor penggerak di unit kerja masing-masing, dengan membangun ritme kerja yang efektif serta mendorong lahirnya inovasi yang berdampak nyata.

Sementara itu, kepada para pejabat fungsional, khususnya tenaga kesehatan, ia berpesan agar tetap menjaga kualitas pelayanan di garda terdepan. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pelayanan yang profesional, responsif, dan humanis tetap harus diutamakan.

“Saya ingin setiap pejabat yang dilantik hadir dengan semangat baru, cara kerja baru, dan komitmen baru untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kinerja birokrasi di Kabupaten Banyumas agar semakin optimal, relevan, dan berkualitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berita terkait

Pemkot Surabaya dan MUI Perkuat Pencegahan Narkoba, Libatkan Pemuda hingga Ulama

Pemkot Surabaya dan MUI Perkuat Pencegahan Narkoba, Libatkan Pemuda hingga Ulama

Surabaya-Spektroom : Pencegahan peredaran narkoba dan minuman keras (miras) di Surabaya tidak cukup dilakukan melalui penindakan hukum. Penguatan lingkungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta edukasi keagamaan dinilai perlu berjalan beriringan untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda. Strategi tersebut disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Majelis Ulama Indonesia

Bian Pamungkas
Dorong Peningkatan Kualitas SDM Maluku Utara Melalui KREASI dan GALATAMA

Dorong Peningkatan Kualitas SDM Maluku Utara Melalui KREASI dan GALATAMA

Ternate-Spektroom : Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara, salah satunya melalui peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada aspek pembelajaran dasar, literasi, numerasi, serta perkembangan sosial-emosional anak. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Program Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia (KREASI) menggelar

Nanang Adrany, Pelinus Latuheru
Kemendukbangga/BKKBN Malut Gelar Forum Koordinasi Bersama Mitra di Morotai, Perkuat Tata Kelola Alokon

Kemendukbangga/BKKBN Malut Gelar Forum Koordinasi Bersama Mitra di Morotai, Perkuat Tata Kelola Alokon

Morotai–Spektroom : Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara memperkuat tata kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) melalui Forum Penguatan Sistem Tata Kelola Alokon di Kabupaten Pulau Morotai, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas

Nanang Adrany, Pelinus Latuheru