Kick Off Meeting Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, SAKIP dan Zona Integritas
Spektroom - Asisten III Bidang Administrasi Umum, M. Rasidi, S.H., M.H. didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Peranana Putra dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Tubaba Ir. Yudiansyah dan Kepala Bagian Organisasi Setdakab Tubaba Mawardi, S.Sos mengikuti Kick Off Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integntas (Z1) 2025 Secara Daring, dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Setempat, Jum'at (1/8/2025).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dalam mengawal progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI), setiap tahun melakukan evaluasi diseluruh instansi pemerintah.
Untuk membuka proses evaluasi tahun 2025, Kementerian PAN RB mengadakan Kick Off Meeting Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, SAKIP dan Zona Integritas, sekaligus penyampain hasil monev implementasi SAKIP Triwulan 2 bagi Pemerintah Daerah.
Deputi bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Erwan Agus Purwanto dalam arahannya menyebutkan Saya kira ini berkat usaha kita bersama kalau kita bicara reformasi birokrasi paling tidak
Dalam 5 hingga 10 tahun terakhir, Reformasi Birokrasi menunjukkan trend positif, dilihat dari 3 indikator Utama dalam upaya membuat birokrasi menjadi lebih simpel, cepat dan legal, kemudian birokrasi yang berorientasi hasil dan birokrasi dengan bahan prima.
"Kita punya data-data yang menunjukkan kemajuan-kemajuan tersebut misalnya dalam hal penyederhanaan birokrasi, kita sudah membubarkan 41 Lembaga Non Struktur (LNS) kemudian kita juga sudah melakukan 56 ribu lebih Penyederhanaan Struktur Organisasi di 146 Kementerian dan Lembaga serta 45 jabatan fungsional baru." ujar Erwan Agus.
Disamping itu, lanjut Erwan, paling tidak 91% Kementerian sudah memiliki tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPPE) yang baik. Terbukti dalam kurun waktu 2023 - 2024 ini implementasi SAKIP, telah mampu mencegah pemborosan APBN maupun APBD sebesar kurang lebih Rp. 128,5 triliun.
Erwan Agus Purwanto juga menjelaskan progres indeks Reformasi Birokrasi dalam 10 tahun terakhir, trendnya cenderung mengalami peningkatan, terakhir di tahun 2024 indeks RB untuk Kementerian /lembaga mencapai 82,98%, kemudian untuk Pemerintah Provinsi 74,63% dan kabupaten 69,86%.
"Oleh karenanya SAKIP disusun untuk mendukung Program Prioritas Presiden, mendorong pencapatan pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras & tepat, yakni Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) Program 3 Juta rumah, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Unggul Garuda Membangun Rumah Sakit Berkualitas serta Cek Kesehatan Gratis" tutup Erwan.(@Ng).
