Kinerja Pemprov Sumbar Dalam Penanganan Bencana dan Pengelolaan APBD, Mendapat Apresiasi Mendagri
Spektroom - Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam penanganan bencana dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian. Menurutnya, kinerja penanganan tanggap darurat bencana dan pengelolaan APBD Sumbar termasuk yang terbaik.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, persentase realisasi belanja APBD Provinsi Sumbar tercatat sebesar 85,58 persen dari total APBD sebesar Rp6.242.444.110.109. Dengan capaian tersebut, Sumbar menempati peringkat tiga nasional dalam tingkat persentase realisasi belanja APBD provinsi, di bawah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Riau.
Sementara itu, untuk realisasi pendapatan, Provinsi Sumbar berada pada peringkat sepuluh nasional. Persentase realisasi pendapatan APBD Sumbar mencapai 93,32 persen dari total target sebesar Rp6.126.300.815.516, lebih tinggi dibandingkan persentase rata-rata realisasi pendapatan provinsi secara nasional yang berada di angka 89,31 persen.
Menurutnya, kinerja positif Sumbar itu juga terlihat dalam penanganan tanggap darurat bencana. Koordinasi lintas sektor berjalan baik, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bisa tersalurkan dalam waktu singkat.
“Secara persentase, kinerja APBD Sumbar bagus. Termasuk dalam penanganan bencana Sumbar juga menujukkan kinerja positif," ungkap Mendagri, Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia secara daring, Selasa (24/12/2025).
Tito menjelaskan, rapat koordinasi evaluasi digelar seiring dengan memasuki akhir tahun anggaran. Pemerintah pusat, berkewajiban memantau sekaligus menyampaikan progres realisasi pendapatan dan belanja APBD, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
“Sudah menjelang akhir tahun, jadi ini kewajiban kami untuk menyampaikan progres realisasi pendapatan dan belanja APBD daerah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan arahan Presiden RI yang menekankan pentingnya pencapaian target pendapatan dan belanja daerah. Menurut Tito, belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian karena mendorong konsumsi rumah tangga dan aktivitas sektor swasta.
“Belanja pemerintah memperkuat konsumsi rumah tangga. Dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, lebih dari 50 persen kontribusinya berasal dari konsumsi rumah tangga,” jelasnya.
Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan rasa syukur atas capaian kinerja APBD Sumbar Tahun 2025 yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran di lingkup Pemprov Sumbar.
“Alhamdulillah, dari pelaksanaan APBD tahun 2025 ini, kita termasuk yang baik. Dari sisi pendapatan kita masuk 10 besar nasional, dan dari sisi belanja kita termasuk tiga besar nasional,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menambahkan, ke depan Pemprov Sumbar berkomitmen mempercepat pelaksanaan APBD Tahun 2026. Proses tender sejumlah kegiatan akan disiapkan lebih awal, sekitar bulan Januari hingga awal Februari melalui skema lelang dini.
"Kita perlu cepat, karena pada tahun anggaran 2026 nanti, fokus kita adalah rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana," tegas Mahyeldi. (adpsb/cen/bud)
