Pemko Padang Tekankan Dishub, Berantas Parkir Liar

Pemko Padang Tekankan Dishub, Berantas Parkir Liar
Wali Kota Padang, Fadly Amran (kiri) saat melantik Yudi Indra Sani sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang (Foto: Dishub Padang)

Padang - Spektroom : Persoalan parkir liar menjadi salah satu pekerjaan rumah yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Padang.

Penanganan masalah tersebut kini menjadi fokus bagi Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang yang baru dilantik. Wali Kota Padang, Fadly Amran menegaskan pentingnya penanganan cepat terhadap praktik parkir liar saat melantik Yudi Indra Syani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Rabu (13/5/2026).

Menurut Fadly Amran, parkir ilegal yang meresahkan masyarakat harus segera ditindak tegas. “Penegakan aturan terhadap praktik parkir ilegal harus dilakukan tanpa kompromi apabila terbukti meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai penertiban harus dilakukan secara konsisten agar tercipta ketertiban di ruang publik. Fadly menyebut, parkir liar perlu ditata dengan baik apabila memang dibutuhkan masyarakat.

“Namun jika ilegal dan meresahkan, tindak tegas, karena parkir yang sudah resmi sekarang harus digitalisasi sesuai perkembangan teknologi,” tuturnya mengulangi. Selain persoalan parkir, Fadly juga menyoroti keberadaan terminal bayangan dan kemacetan lalu lintas di Kota Padang.

Menurutnya, kedua persoalan tersebut menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi oleh Dinas Perhubungan. “Dua persoalan itu juga hal serius bagi pemko, maka Dishub patut cepat lakukan penataan transportasi ini demi menciptakan kota yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat,” tukas dia.

Ia meminta langkah penataan dilakukan secara cepat dan terukur. Untuk mengurai kemacetan, Fadly meminta Dishub melakukan rekayasa lalu lintas secara strategis dan profesional. Upaya tersebut dinilai penting agar arus kendaraan di sejumlah titik padat bisa lebih terkendali. Sementara itu, terkait terminal bayangan, Fadly meminta penertiban dilakukan secara maksimal.

“Pemko Padang sudah memiliki Terminal Anak Air yang dibangun pemerintah pusat dengan anggaran besar, manfaatkan secara optimal,” pintanya. Ia menegaskan penataan transportasi menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik dan menyukseskan program unggulan daerah.

“Karena itu, saya berharap kepemimpinan baru di Dinas Perhubungan mampu menghadirkan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan modern,” pungkasnya.

Berita terkait

IPB University Kirim Tim Ekspedisi Patriot 2026 ke Sijunjung, Dampingi Hilirisasi Sawit di Kawasan

IPB University Kirim Tim Ekspedisi Patriot 2026 ke Sijunjung, Dampingi Hilirisasi Sawit di Kawasan

Sijunjung–Spektroom : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung, Sumatera Barat, menyambut sekaligus melepas keberangkatan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 dari IPB University yang menjalankan program pengabdian masyarakat selama empat bulan di Kawasan Transmigrasi Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru. Prosesi penyambutan dan pelepasan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Senin (3/

Riswan Idris, Bian Pamungkas
Perkuat Sinergi Keselamatan, KAI Daop 6 Yogyakarta Resmikan Operasional JPL 707 Sentolo–Rewulu

Perkuat Sinergi Keselamatan, KAI Daop 6 Yogyakarta Resmikan Operasional JPL 707 Sentolo–Rewulu

Bantul – Spektroom : PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Sedayu mengoperasikan Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 707 di petak jalan rel Sentolo (STL)–Rewulu (RWL), Senin (3/8/2026). Peresmian tersebut menjadi wujud sinergi

Fatmawaty, Bian Pamungkas
Deepfake dan Hoaks Jadi Tantangan Baru KIP 2026-2030, Meutya Hafid Targetkan Indeks Keterbukaan Tembus 75

Deepfake dan Hoaks Jadi Tantangan Baru KIP 2026-2030, Meutya Hafid Targetkan Indeks Keterbukaan Tembus 75

Jakarta-Spektroom : Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid secara resmi mengambil sumpah jabatan dan mengukuhkan tujuh anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026–2030 di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026). Dalam sambutannya, Meutya menegaskan penguatan keterbukaan informasi publik menjadi semakin krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Rafles
ссс