Pontianak Ditetapkan sebagai Titik Transit Strategis, Pemkot Perkuat Satgas TPPO
Spektroom – Upaya memperkuat perlindungan warga negara dan menjaga stabilitas sosial di tingkat daerah menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Pontianak.
Hal ini tampak saat Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima kunjungan Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) yang melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah pusat, Kamis (27/11/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang VIP Wali Kota itu, tim KSP yang beranggotakan lima orang menggali lebih dalam berbagai isu strategis di Kota Pontianak, mulai dari penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perlindungan pekerja migran, hingga penguatan ideologi Pancasila di sekolah-sekolah.
Edi Kamtono memaparkan bahwa Pontianak memiliki posisi geografis yang sangat krusial.
Sebagai kota transit yang dilengkapi pelabuhan sungai dan pelabuhan udara, Pontianak menjadi titik mobilitas tinggi bagi warga yang berangkat maupun pulang dari negara tetangga, khususnya Malaysia.
Kondisi ini, menurut Edi, membawa dampak positif sekaligus risiko tersendiri.
Ia mengungkapkan, tidak sedikit pekerja migran ilegal yang mengalami masalah saat berada di luar negeri dan kemudian dipulangkan melalui Pontianak.
Beberapa di antaranya datang dalam kondisi rentan, baik secara fisik maupun psikologis.
“Banyak yang terlantar di sini karena melarikan diri atau dideportasi.
Ada yang mengalami gangguan kesehatan hingga gangguan kejiwaan akibat kekerasan yang mereka alami,” jelasnya.
Situasi ini, lanjut Edi, menempatkan Pontianak dalam posisi yang harus lebih waspada terhadap praktik perdagangan orang.
Banyaknya permohonan paspor dan tingginya arus keluar-masuk penduduk membuka peluang penyalahgunaan data, yang dapat dimanfaatkan oknum untuk merekrut korban TPPO.
“Ketika mereka kehabisan biaya atau sedang dalam masa pemulangan, potensi tindakan kriminal seperti pencurian bisa saja muncul. Ini perlu penanganan yang serius,” ujarnya.
Untuk memperkuat pencegahan, Pemkot Pontianak telah membentuk Satgas TPPO bersama pemerintah provinsi, BP3MI, dan berbagai organisasi masyarakat.
Satgas ini melakukan pemantauan di seluruh wilayah kota, termasuk aktivitas agen perekrutan yang sering memanfaatkan hubungan keluarga atau tetangga untuk menarik calon pekerja ke luar negeri.
Selain itu, pertemuan dengan KSP juga membahas peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah melalui kerja sama internasional.
Edi menyebut, penguasaan bahasa asing seperti Mandarin, Arab, dan Inggris akan menjadi bagian dari upaya menambah peluang kerja bagi warga.
Pada aspek ideologi, Edi melaporkan bahwa pendidikan Pancasila telah diperkuat di tingkat SD dan SMP.
Langkah ini diambil untuk membentengi pelajar dari pengaruh negatif yang berpotensi mengarah pada tindakan intoleran ataupun kekerasan.
“Kita harus membentuk karakter sejak dini agar anak-anak tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.
