Parlementaria
Masukan DPRD Jadi Dasar Pembenahan Tata Kelola APBD NTB
Sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Parlementaria
Parlementaria
Pekanbaru Semakin Tertib, Plt Gubri Apresiasi Kinerja Wako dan Wawako Pekanbaru
Pekanbaru-Spektroom: Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kinerja Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Pujian tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna Sempena Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang digelar di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (23/6/2026)
Parlementaria
Provinsi Kepulauan Riau Pertahankan opini WTP Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 2025
Tanjungpinang-Spektroom : Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), berhasil dipertahankan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) 16 kali pencapaian WTP secara berturut turut. Prestasi yang membanggakan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kepri, Senin (22/6/2026) di Tanjungpinang dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil
Parlementaria
WTP Diraih NTB Bukan Akhir, Birokrasi Harus Agile dan Anggaran Tepat Sasaran
Mataram-Spektroom : Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (22/6/2026), di Kantor Gubernur NTB. Dalam rapat tersebut, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya perubahan orientasi pemerintahan, dari sekadar tertib
Parlementaria
DPRD Sawahlunto Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Menjadi Perda, Pemko Diminta Tindak Lanjuti Sejumlah Catatan
Sawwhlunto–Spektroom : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto secara aklamasi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Sawahlunto, Sabtu (20/6/2026). Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh fraksi di
Parlementaria
Di Balik Persetujuan LKPJ APBD 2025, PAN–PKB Beberkan Lima Catatan Keras untuk Pemkot Sawahlunto
Sawahlunto–Spektroom : Fraksi PAN–PKB DPRD Kota Sawahlunto menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Meski demikian, fraksi tersebut memberikan sejumlah catatan kritis yang diminta menjadi perhatian Pemerintah Kota Sawahlunto dalam pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
Parlementaria
DPRD Sawahlunto Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti Akuntabilitas dan Besaran SILPA
Sawahlunto–Spektroom : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Sawahlunto pada Jumat (19/6/2026) tersebut
Parlementaria
Fatrionaldi Soroti Besarnya SILPA APBD 2025, Dinilai Hambat Perputaran Ekonomi Daerah
Sawahlunto–Spektroom : Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua Fraksi PAN–PKB DPRD Kota Sawahlunto, Fatrionaldi, menilai tingginya SILPA menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan realisasi anggaran pemerintah daerah sehingga berdampak terhadap laju pertumbuhan
Parlementaria
Pandangan Umum Fraksi PAN–PKB Soroti SILPA Rp49 Miliar dan Temuan BPK
Sawahlunto–Spektroom : Fraksi PAN–PKB DPRD Kota Sawahlunto memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang LPJ APBD 2025. Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh Ketua Fraksi PAN–PKB, Fatrionaldi, Rabu (17/6/26) yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Meski mengapresiasi
Parlementaria
Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Bandarlampung
Bandarlampung - Spektroom: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-344 Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026). Pada momentum tersebut, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan hari jadi kota sebagai pengingat bahwa pembangunan merupakan kerja bersama
Parlementaria
Meski Dapat Opini WTP 12 Kali Berturut-turut, Pemprov Lampung Masih Tinggalkan Hutang DBH
Bandarlampung -Spektroom: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, yang memperoleh Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut, menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Prestasi ini bisa memotivasi para pemerintah daerah untuk terus
Parlementaria
Rapat Paripurna DPRD Lampung Bahas Perubahan Propemperda Tahun 2026 oleh Bapemperda DPRD
Bandarlampung - Spektroom: Rapat Paripurna DPRD Lampung dengan agenda mendengarkan Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2026, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lampung, Jumat (12 /6/2026). Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar didampingi