Ruang Hukum

Kejaksaan Negeri Jeneponto Sukses Pulihkan Kerugian Negara 400 Juta Rupiah dari Terpidana Korupsi BPJS

Ruang Hukum

Kejaksaan Negeri Jeneponto Sukses Pulihkan Kerugian Negara 400 Juta Rupiah dari Terpidana Korupsi BPJS

Spektroom - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemulihan keuangan negara dengan berhasil mengeksekusi pembayaran sisa uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi penyalahgunaan hasil pungutan Pajak Penghasilan (PPh 21). Selasa, 23 Desember 2025, Bidang Pidsus Kejari Jeneponto menerima pelunasan sisa uang pengganti

Yahya Patta, Julianto
Kajari Sawahlunto Sosialisasikan Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021

Ruang Hukum

Kajari Sawahlunto Sosialisasikan Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021

Sawahlunto.Spektroom — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sawahlunto, Eddy Samrah L, S.H., M.H., menjadi narasumber utama dalam kegiatan Sosialisasi Kewenangan Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, yang digelar pada Selasa (23/12/2025) di Ruang Rapat M. Yamin, Balaikota Sawahlunto. Kegiatan tersebut diselenggarakan

Wiza Andrita, Rafles
Bupati Banyuwangi Tandatangani Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Ruang Hukum

Bupati Banyuwangi Tandatangani Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Spektroom – Guna mendukung penegakan hukum humanis, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kepala Kejaksanaan Negeri Banyuwangi tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Senin (15/12/2024). Penandatanganan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah untuk penegakan hukuman

Julianto
LPSK Perkuat Perlindungan Saksi dan Korban di Jawa Timur, Diawali Kolaborasi Dengan Banyuwangi

Ruang Hukum

LPSK Perkuat Perlindungan Saksi dan Korban di Jawa Timur, Diawali Kolaborasi Dengan Banyuwangi

Spektroom – Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah pertama yang digandeng oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam upaya penguatan akses terhadap perlindungan saksi dan korban tindak kejahatan. Kegiatan itu mengawali upaya LPSK dalam membangun kolaborasi dengan berbagai daerah di Jawa Timur. Sebagai tahap awal kolaborasi dilaksanakan lewat kegiatan sosialisasi terkait tugas,

Julianto
Pemprov Kalteng Matangkan Persiapan Kunjungan Menteri Hukum dan Peresmian 1.571 Posbakum Desa/Kelurahan

Ruang Hukum

Pemprov Kalteng Matangkan Persiapan Kunjungan Menteri Hukum dan Peresmian 1.571 Posbakum Desa/Kelurahan

Spektroom – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan persiapan menyambut kunjungan Menteri Hukum Indonesia sekaligus peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah, yang dijadwalkan berlangsung pada 5–6 November 2025 mendatang. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Sunarti, mewakili Plt. Sekretaris Daerah, memimpin rapat koordinasi persiapan di Ruang

Polin, Julianto
Wali Kota Pontianak Pastikan Sengketa Tanah di Jalan Aloevera Selesai Secara Mufakat

Ruang Hukum

Wali Kota Pontianak Pastikan Sengketa Tanah di Jalan Aloevera Selesai Secara Mufakat

Spektroom – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, memastikan bahwa permasalahan kepemilikan tanah di Jalan Aloevera yang sempat ramai dibicarakan di media sosial telah diselesaikan secara damai. Persoalan tersebut berhasil mencapai kesepakatan bersama setelah melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. “Masalah itu sudah dimediasi dan warga yang

Apolonius Welly, Anggoro AP
Kejaksaan Negeri Jember Gunakan Prinsip Kehati-hatian Tangani Dugaan Korupsi

Ruang Hukum

Kejaksaan Negeri Jember Gunakan Prinsip Kehati-hatian Tangani Dugaan Korupsi

Spektroom - Koordinator Jember Against Corruption, Kholilur Rohman minta Kejaksaan Negeri Jember bersikap independen dan bijak dalam menjalankan proses hukum dugaan korupsi Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sosraperda) tanpa adanya Intervensi pihak manapun. “Kejaksaan Negeri Jember mengambil sikap terbaik atas pelayanan informasi dan pelaporan yang masih abu-abu dan tidak memiliki dasar

Budi Sucahyono