Ruang Hukum
Surabaya-Spektroom : Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Surabaya bekerja sama dengan Plato Foundation menggelar kegiatan pembinaan melalui psikoedukasi bagi 34 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terlibat kasus “Siwalan Party” di Surabaya pada Oktober 2025 lalu. Program tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas diri dan pemulihan psikososial warga binaan. Kepala Rutan Klas I
Ruang Hukum
Jayapura-Spektroom : Puluhan ribu batang rokok ilegal dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal hasil penindakan hingga Mei 2026, dimusnakan jajaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jayapura bersama dinas instansi terkait, dihalaman Gedung Keuangan Negara Jayapura, Jumat (22/5/2026). Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan barang
Ruang Hukum
Dengan memiliki kompetensi sebagai juru damai, kepala desa diharapkan bisa memediasi permasalahan dan konflik yang ada di desanya masing-masing hingga tidak perlu naik ke ranah hukum.
Ruang Hukum
Teluk Kuantan-Spektroom : Bupati Kuansing menghadiri acara sosialisasi dan uji coba aplikasi Tuanku Online, sebuah inovasi layanan hukum terpadu yang diinisiasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui jajaran peradilan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Selasa (19/5/2026). Dalam kegiatan ini mempertemukan unsur pengadilan, pemerintah daerah, tokoh adat, kepala
Ruang Hukum
Teluk Kuantan-Spektroom : Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Diah Sulastri Dewi memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, terutama Bupati Dr H Suhardiman Amby, atas lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA). Menurutnya, Kuansing menjadi salah satu daerah yang dinilai maju dalam mendukung pembaruan hukum
Ruang Hukum
Jakarta - Spektroom - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. MK menegaskan saat ini Provinsi DKI Jakarta masih Ibu Kota Indonesia. Hal itu dinyatakan MK dalam sidang pengucapan putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026, yang digelar Selasa (12/5) yang dipimpin
Ruang Hukum
Teluk Kuantan-Spektroom : Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menegaskan komitmennya mendukung Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 melalui penguatan penagihan pajak dan retribusi daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, M. Harun Sunadi, SE, SH, MH melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Raden Muhamad Shandy,
Ruang Hukum
Makassar-Spektroom : Dewan Kehormatan PERADI Profesional yang terdiri dari Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.H., dan Dr. Kristiawanto, S.H., M.H., menegaskan urgensi penguatan pengawasan etik advokat melalui pembentukan Lembaga Kehormatan Advokat Nasional. Menurut Prof Dr.Abdul Latif,Gagasan
Ruang Hukum
Ternate-Spektroom : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Ternate dalam melaksanakan Ikrar dan Penguatan Pengawasan Pemasyarakatan melakukan kegiatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan, Jumat (8/5/2026). Kegiatan ini juga sebagai bentuk implementasi Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya point 6 tentang Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan
Ruang Hukum
Makasar-Spektroom : Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara interaksi sosial masyarakat. Media sosial yang awalnya dirancang untuk menghubungkan individu, kini menjadi sarana utama penyebaran informasi termasuk berita, opini dan interaksi personal. Meski demikian kemudahan tersebut juga menimbulkan dampak negatif antara lain munculnya berbagai tipologi tindak pidana baru yang berkaitan
Ruang Hukum
Banda Aceh-Spektroom: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh lakukan pendalaman terhadap kasus penganiayaan anak dibawah umur salah satu balita yang dititipkan yang sedang viral di media sosial (Medsos). Hingga saat ini, penyidik Polresta Banda Aceh sudah meminta keterangan sebanyak enam orang baik dari pihak Yayasan BD
Ruang Hukum
Padang-Spektroom - Nilai sempurna bukan sesuatu yang mudah diraih - apalagi dalam pengelolaan anggaran negara yang diawasi ketat sepanjang tahun. Selasa, 28 April 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menerima pengakuan atas kerja keras tersebut: sertifikat penghargaan atas capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna dengan skor 100