Wali Kota Eri Perintahkan Inspektorat Usut Dugaan Pungli Rekrutmen Pegawai Dishub Surabaya
SURABAYA – Spektroom : Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerintahkan Inspektorat Kota Surabaya mengusut dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen pegawai kontrak di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya.
Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah calon tenaga kerja mengaku dimintai uang hingga total Rp80 juta agar bisa diterima bekerja.
Kasus ini terungkap melalui pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui hotline pengaduan Pemkot Surabaya. Berdasarkan laporan tersebut, calon pegawai diduga diminta membayar Rp20 juta per orang. Praktik itu diduga melibatkan seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial S.L atau T.R.
Eri mengatakan, pihaknya meminta Inspektorat menelusuri secara menyeluruh aliran uang tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang menerima setoran. Terlebih, oknum ASN yang dilaporkan diketahui telah dipindahkan dari Dishub ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) sebelum pengaduan diterima.
"Saya tanyakan untuk memastikan apakah uang Rp20 juta dari masing-masing orang tersebut dibawa oleh ASN yang bersangkutan atau disetorkan kepada pihak lain (atasan). Praktik seperti ini sama saja dengan mencoreng nama baik Pemerintah Kota Surabaya," kata Eri, Rabu (4/11/2026).
Dalam pemeriksaan awal, T.R, disebut mengakui telah menerima uang Rp20 juta dari sejumlah calon tenaga kerja. Namun, ia menyampaikan sebagian uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan tertentu. T.R. juga mengaku telah menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan pengembalian uang.
Meski demikian, kejelasan penggunaan dan aliran dana yang dipersoalkan masih harus ditelusuri melalui pemeriksaan Inspektorat.
Eri menegaskan, apabila terbukti melakukan pelanggaran, ASN yang terlibat harus menerima sanksi tegas, termasuk pemberhentian. Ia meminta pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan tidak berhenti pada satu pihak apabila ditemukan keterlibatan pihak lain.
Pemkot Surabaya juga akan memperketat transparansi proses rekrutmen pegawai. Menurut Eri, persyaratan dan tahapan penerimaan harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan terhindar dari praktik percaloan.
Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pelayanan pemerintahan. Eri mengapresiasi warga yang telah menyampaikan pengaduan sehingga dugaan praktik tersebut dapat ditindaklanjuti.
Pemkot Surabaya kini menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta menentukan sanksi sesuai hasil pemeriksaan.
