Wali Kota Sawahlunto Jawab Kritik Fraksi DPRD soal RAPBD 2027, Akui Ketergantungan Fiskal dan Target PAD Rp73 Miliar
Sawahlunto–Spektroom: Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian di tengah tekanan fiskal dan berkurangnya kemampuan keuangan daerah.
Penegasan itu disampaikan Riyanda saat memberikan jawaban atas pandangan umum lima fraksi DPRD Kota Sawahlunto dalam rapat paripurna, Rabu (4/11/2026).
Dalam pidatonya, Riyanda mengakui ketergantungan APBD Sawahlunto terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan sektor pariwisata.
Menanggapi kritik Fraksi PAN-PKB mengenai target PAD sebesar Rp73 miliar yang dinilai belum optimal, Riyanda menyebut angka tersebut merupakan estimasi paling optimistis yang masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Kami menghindari menetapkan target imajiner yang hanya akan menciptakan defisit semu di akhir tahun," tegasnya.
Persoalan belanja daerah juga menjadi perhatian. Dari struktur RAPBD 2027, belanja pegawai diproyeksikan mencapai Rp309 miliar dari total belanja operasi Rp454 miliar. Sementara alokasi belanja modal baru sekitar Rp14 miliar.
Menurut Riyanda, besarnya belanja pegawai merupakan konsekuensi kewajiban penggajian dan tunjangan ASN serta pejabat daerah yang tidak dapat dihindari. Pemerintah, katanya, telah merasionalisasi belanja barang dan jasa yang tidak esensial untuk menjaga pelayanan dasar masyarakat.
Terkait pembiayaan, ia menjelaskan proyeksi defisit sekitar Rp18 miliar akan diseimbangkan melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp20 miliar. Namun, angka defisit tersebut masih akan dibahas lebih mendalam bersama DPRD agar dapat ditekan sesuai ketentuan fiskal.
Di sektor pelayanan publik, Riyanda mengungkapkan terdapat 347 anak usia 6–18 tahun yang masuk kategori putus sekolah dan tidak sekolah berdasarkan data semester I 2026. Pemerintah menyiapkan intervensi melalui pendidikan kesetaraan, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan keterampilan dan kewirausahaan.
Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemko Sawahlunto tetap mengarahkan pembangunan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan rakyat, industri kecil dan menengah, UMKM, pariwisata berkelanjutan, serta ekonomi kreatif.
Riyanda juga menyebut target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 7,08 persen sebagai sasaran yang harus diupayakan melalui percepatan pembangunan dan penguatan sektor unggulan daerah.
Ia menegaskan, pembahasan RAPBD 2027 belum berakhir. Seluruh catatan dan rekomendasi fraksi akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah.
"Rancangan yang kami ajukan ini masih bersifat terbuka," ujarnya. (Ris1)
