Komdigi
Bogor-Spektroom : Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan alasan pembatasan akses anak ke platform digital berisiko tinggi hingga usia 16 tahun dalam PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola PSE dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Hal itu disampaikan dalam Open House SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Bogor, Sabtu
Komdigi
Jakarta-Spektroom : Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan risiko ketergantungan anak pada kecerdasan artifisial (AI) di tengah kedekatan mereka dengan perangkat digital. "Jangan sampai anak kita menjadi tergantung dengan artificial intelligence sehingga mereka kehilangan kepribadiannya sendiri, mereka kehilangan kemampuan berpikir kritis. Ini yang saya kira paling berisiko
Komdigi
Jakarta-Spektroom : Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pengarsipan digital bukan sekadar administrasi akhir, tetapi fondasi kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penegasan itu disampaikan dalam Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Komdigi bertema Empowering the Future: Arsip Terhubung, Kinerja Tumbuh, Integritas Terjaga di Gedung Sapta Pesona,
Komdigi
Jakarta-Spektroom : Pemerintah Indonesia dan Finlandia menjajaki kerja sama pengembangan pusat data dan infrastruktur komputasi untuk mendukung transformasi digital nasional. Potensi kolaborasi dibahas Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia Ville Tavio di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Meutya mengatakan kebutuhan
Komdigi
Mandalika-Spektroom : Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid turun langsung ke Sirkuit Mandalika, Kamis (8/10/2026), memastikan jaringan telekomunikasi siap melayani 200 ribu penonton MotoGP 2026. Meutya mengecek empat BTS mobile yang disiagakan operator untuk mengantisipasi lonjakan trafik selama balapan 9-11 Oktober 2026. Tak hanya sinyal penonton, Komdigi
Komdigi
Jakarta-Spektroom : Enam bulan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang pelindungan anak di ruang digital atau PP TUNAS menunjukkan kemajuan. Namun Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai pekerjaan rumah masih banyak, terutama menghadapi risiko baru kecerdasan buatan. "Perjalanan enam bulan ini menunjukkan sudah ada kemajuan, tetapi
Komdigi
Jakarta-Spektroom : Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan perang melawan judi online tidak bisa hanya mengandalkan penghapusan konten. Dua tahun Komdigi, pendekatannya diubah, dari memblokir situs menjadi memutus seluruh ekosistem hingga aliran dana. "Tidak cukup hanya memutus akses atau menurunkan kontennya. Kita harus mempersempit seluruh ruang geraknya, dari
Komdigi
Jakarta-Spektroom : Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai mekanisme perlindungan sisa kuota internet pelanggan oleh operator seluler belum optimal pada bulan pertama pelaporan. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Denny Setiawan menegaskan perlindungan tidak cukup hanya bersifat preventif berupa notifikasi, tetapi harus substantif melindungi nilai ekonomi kuota yang sudah dibeli.
Komdigi
Jakarta-Spektroom : Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengusut kasus dugaan jual beli data pribadi ilegal yang kembali ramai di ruang digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar memastikan situs-situs yang teridentifikasi menjual data pribadi akan diblokir dan ditindak
Komdigi
Jakarta-Spektroom : Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat telah memproses 19,8 juta transaksi dalam piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital). Capaian per 28 September 2026 itu menjangkau 5,4 juta kepala keluarga (KK) dan menjadi modal untuk perluasan program pada 2027. Menteri Komunikasi dan Digital
Komdigi
Jakarta-Spektroom : Indonesia menyiapkan pembangunan infrastruktur publik digital atau Digital Public Infrastructure (DPI) dengan belajar dari pengalaman India. Langkah tersebut ditempuh untuk mengatasi fragmentasi sistem layanan publik yang masih berjalan terpisah di kementerian dan lembaga. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat menerima audiensi Duta Besar
Komdigi
Jakarta-Spektroom : Lebih dari 1,1 juta pengaduan masyarakat telah masuk ke Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) sejak 2021 hingga September 2026. Capaian tersebut diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid usai penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! sebagai Aplikasi