Ruang Hukum
Ambon-Spektroom: Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menghadiri seminar yang digelar Yayasan IPAS Maluku sekaligus menandatangani komitmen bersama dengan 10 rumah sakit di Kota Ambon untuk memberikan layanan visum gratis bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kegiatan yang berlangsung di Plaza
Ruang Hukum
Sawahlunto-Spektroom : Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada jajaran Pemerintah Kota Sawahlunto, mulai dari pejabat Pemko, camat, lurah hingga kepala desa, Kamis (5/3/2026) di Ruang Rapat Balaikota Sawahlunto. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kajati
Ruang Hukum
Teluk Kuantan-Spektroom : Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, MM, menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan permasalahan hukum serta menciptakan rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Polres Kuantan Singingi, dan
Ruang Hukum
Sawahlunto-Spektroom : Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto melaksanakan rapat harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kanwil Kemenkum Sumbar), Selasa (3/3/2026), dalam rangka pembahasan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Jalan. Rapat ini menjadi bagian penting dalam proses penyelarasan regulasi daerah agar sesuai dengan ketentuan
Ruang Hukum
Pasaman Barat–Spektroom : Komitmen untuk menghadirkan keadilan yang mudah dan terjangkau hingga ke akar rumput terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar). Pada Sabtu (28/2/2026), Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., melakukan peninjauan langsung sekaligus memberikan pembinaan bagi
Ruang Hukum
Padang-Spektroom : Konflik hukum di tengah masyarakat kini tidak harus selalu berakhir di meja hijau. Semangat penyelesaian masalah melalui musyawarah terus didorong oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar). Pada Jumat (27/02/2026), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dr. Funna Maulia Massaile, memimpin jajaran mengikuti
Ruang Hukum
Padang–Spektroom : Komitmen untuk menghadirkan keadilan hingga ke pintu rumah masyarakat terus dimatangkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat bersama Biro Hukum Setdaprov Sumatera Barat melakukan pertemuan strategis di Gubernuran Sumatera Barat, Kamis (26/2/2026), guna mempercepat pembentukan dan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap Desa, Kelurahan,
Ruang Hukum
Berbagai jenis barang terlarang dimusnahkan menjelang bulan suci Ramadan, mulai minuman keras, narkotika, hingga knalpot brong, dihancurkan sebagai bentuk komitmen menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat.
Ruang Hukum
Bukittinggi - Spektroom : Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi Rabu (25/2/2026) Jalan Perwira Belakang Balok, Kota Bukittinggi . Kegiatan bertema “Upaya Preventif Penyalahgunaan Kewenangan dan Pendampingan Pelaksanaan Tugas
Ruang Hukum
Spektroom – Penanganan kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan anggota Brimob berinisial MS terus berproses. Polres Tual memastikan perkara tersebut ditangani secara profesional, terbuka, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Polres Tual telah melakukan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026, dengan hasil status hukum Bripda
Ruang Hukum
Spektroom - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ph. D. didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menyerahkan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada warga di Balai Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Sabtu (21/2/2026). Penyerahan SK TORA seluas 160,735 hektare di 26 desa/kelurahan Banyuwangi menandai tuntasnya program TORA. Kawasan
Ruang Hukum
Spektroom - Akademisi dan Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Prof. Abdul Latif, mengingatkan bahwa penerapan pemerintahan digital (e-Government/Digital Governance) membawa manfaat besar, tetapi juga menyimpan risiko serius jika tidak diatur dengan hukum yang jelas. Hal itu disampaikannya dalam Seminar Internasional bertema “Law Enforcement of Government Actions