Masuk Langganan

Hukum

Pramono Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Pungli, Oknum Terbukti Bersalah Akan Ditindak Tegas

Hukum

Pramono Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Pungli, Oknum Terbukti Bersalah Akan Ditindak Tegas

Jakarta – Spektroom : Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan aparatur pemerintah, termasuk jika melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Setiap laporan yang masuk akan ditindak lanjuti melalui proses pendalaman sebelum dijatuhkan sanksi kepada

Irvan Idris Saleh, Bian Pamungkas
Prof. Dr. H. Abdul Latief: Korupsi Tak Akan Pernah Kalah Jika Aparat Masih Sibuk Berebut Perkara

Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Latief: Korupsi Tak Akan Pernah Kalah Jika Aparat Masih Sibuk Berebut Perkara

Jakarta- Spektroom: Di tengah tuntutan publik agar pemberantasan korupsi semakin tegas, ironi justru muncul dari dalam tubuh aparat penegak hukum. Bukan minimnya regulasi yang menjadi persoalan utama, melainkan masih kuatnya ego sektoral yang membuat penegakan hukum kerap kehilangan arah. Kaprodi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta, Prof. Dr. H.

Yahya Patta, Buang Supeno
LBH KAMI ADA Dukung Penegakan Hukum dalam Dugaan Korupsi Mantan Pejabat Jampidsus

Hukum

LBH KAMI ADA Dukung Penegakan Hukum dalam Dugaan Korupsi Mantan Pejabat Jampidsus

DEPOK – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KAMI ADA menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Pernyataan tersebut disampaikan Ketua LBH KAMI ADA, Andi Tatang Supriyadi, dalam siaran

Wismo Basuki, Anggoro AP
Penataan Aset Negara Tanah Lapas Batang Menjadi Atas Nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hukum

Penataan Aset Negara Tanah Lapas Batang Menjadi Atas Nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Batang_Spektroom: Dalam rangka menindaklanjuti koordinasi strategis penataan aset negara. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Batang bersama Pemerintah Kabupaten Batang melaksanakan penandatanganan pelepasan hak atas tanah Sertifikat Nomor 15 (tanah kantor), di Setda Batang, Jumat 10 Juli 2026. Penandatanganan akta pelepasan hak atas tanah seluas 12.560 m2 tersebut dilakukan

Sigit Budi Riyanto, Bian Pamungkas
Di Tengah Isu yang Menyeret Namanya, Jampidsus Febrie: Saya Tetap Jalankan Perintah, Penanganan Korupsi Tidak Berhenti

Hukum

Di Tengah Isu yang Menyeret Namanya, Jampidsus Febrie: Saya Tetap Jalankan Perintah, Penanganan Korupsi Tidak Berhenti

Jakarta - Spektroom : Di tengah derasnya isu yang menyeret namanya dalam penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah akhirnya tampil memberikan penjelasan kepada publik melalui konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jumat (10/7/2026), yang disiarkan langsung Kompas TV, Febrie

Buang Supeno
Mantan Kompolnas La Ode Husen: Penggeledahan yang Diduga Menyeret Jampidsus Harus Diuji di Meja Hukum, Bukan di Ruang Opini

Hukum

Mantan Kompolnas La Ode Husen: Penggeledahan yang Diduga Menyeret Jampidsus Harus Diuji di Meja Hukum, Bukan di Ruang Opini

Makassar - Spektroom : Operasi penggeledahan besar-besaran yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam sejumlah perkara korupsi strategis menjadi perhatian publik. Selain menyasar belasan lokasi, operasi tersebut juga memunculkan sorotan setelah penggeledahan diduga berkaitan dengan lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak

Yahya Patta, Buang Supeno
Kepala Daerah Dinilai Berperan Penting Selesaikan Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang

Hukum

Kepala Daerah Dinilai Berperan Penting Selesaikan Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang

Jakarta – Spektroom : Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan kepala daerah memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di wilayahnya. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan program pertanahan, reforma agraria, serta

Irvan Idris Saleh, Nurana Diah Dhayanti
Prof. Dr. La Ode Husen: Kejaksaan Harus Bersedia Diperiksa agar Kepercayaan Publik Tidak Runtuh

Hukum

Prof. Dr. La Ode Husen: Kejaksaan Harus Bersedia Diperiksa agar Kepercayaan Publik Tidak Runtuh

Makassar-Spektroom : Direktur Program Pascasarjana UMI Makassar sekaligus mantan Komisioner Kompolnas, La Ode Husen, menilai Kejaksaan Agung menghadapi ujian besar dalam menjaga kredibilitas institusi di tengah sorotan publik. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat kejaksaan harus direspons dengan keterbukaan, bukan dengan sikap defensif. Dalam analisisnya menggunakan teori patologi hukum, La

Yahya Patta, Buang Supeno
Prof. Dr. La Ode Husen: Wamen yang Bertahan Jadi Komisaris BUMN Berisiko Langgar Konstitusi

Hukum

Prof. Dr. La Ode Husen: Wamen yang Bertahan Jadi Komisaris BUMN Berisiko Langgar Konstitusi

Makassar- Spektroom : Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025 semestinya menjadi garis akhir praktik rangkap jabatan Wakil Menteri (Wamen) sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namin, hingga kini sejumlah Wamen masih tetap menduduki kursi komisaris. Situasi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan etika birokrasi, tetapi berpotensi menggerus kepastian hukum

Yahya Patta, Buang Supeno
Prof. Dr. La Ode Husen: Ketika Hukum Kehilangan Otonomi, Korupsi APBN Menjelma Menjadi Kejahatan Sistemik

Hukum

Prof. Dr. La Ode Husen: Ketika Hukum Kehilangan Otonomi, Korupsi APBN Menjelma Menjadi Kejahatan Sistemik

Makassar-Spektroom : Di tengah sorotan publik terhadap berbagai dugaan penyimpangan anggaran negara, Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum., Direktur Program Pascasarjana UMI Makassar sekaligus mantan Komisioner Kompolnas, menawarkan cara pandang yang berbeda. Ia tidak semata melihat korupsi sebagai tindakan individual, melainkan sebagai gejala kegagalan sistem hukum menjaga

Yahya Patta, Buang Supeno
Kajari Kabupaten Madiun Siap Berikan Pendampingan Proyek APJ

Hukum

Kajari Kabupaten Madiun Siap Berikan Pendampingan Proyek APJ

Madiun-Spektroom : Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, SH. mengaku siap memberikan pendampingan mulai perencanaan hingga pelaksanaan terhadap penambahan 4000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun. Kesiapan itu disampaikan Kajari pada acara Pemantauan Bersama Proyek Alat Penerangan Jalan di kabupaten Madiun bersama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Moch Haryono, Rafles
Lihat semua