Hukum

Wagub Maluku Tegaskan HKI Jadi Benteng Identitas Budaya dan Penguat SDM Daerah

Hukum

Wagub Maluku Tegaskan HKI Jadi Benteng Identitas Budaya dan Penguat SDM Daerah

Ambon -Spektroom:Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai langkah strategis menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Maluku. Penegasan itu disampaikan Vanath saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku dengan LLDIKTI Wilayah XII serta sejumlah

Eva Moenandar, Buang Supeno
Pemkab Sleman Tandatangani Kerjasama Penguatan Layanan Hukum dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hukum

Pemkab Sleman Tandatangani Kerjasama Penguatan Layanan Hukum dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pemerintah Kabupaten Sleman Tandatangani Kerjasama Penguatan Layanan Hukum dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan Kanwil Kemenkum DIY. Sleman-Spektroom: Pemerintah Kabupaten Sleman menandatangani Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) dalam upaya penguatan layanan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenkum

Fatmawaty, Bian Pamungkas
Sekdaprov Lampung Marindo Ikuti Rapat TPID & Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi Secara Virtual

Hukum

Sekdaprov Lampung Marindo Ikuti Rapat TPID & Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi Secara Virtual

Bandarlampung - Spektroom: TIm Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan bersama anggota FORKOPIMDA Provinsi Lampung, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang dirangkai dengan peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi, secara Virtual Meeting, dari Ruang Command

Anggoro AP
KPK Ingatkan Titik Rawan Korupsi dalam Pengadaan Sekolah Rakyat

Hukum

KPK Ingatkan Titik Rawan Korupsi dalam Pengadaan Sekolah Rakyat

Jakarta - Spektroom : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Sosial (Kemensos), memperkuat sinergi pengawasan untuk memastikan program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkualitas bagi masyarakat. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi KPK dengan

Heriyoko
Kasus Bauksit Kalbar: Uang Negara Rp170 Miliar Diselamatkan, Penyidikan Berlanjut

Hukum

Kasus Bauksit Kalbar: Uang Negara Rp170 Miliar Diselamatkan, Penyidikan Berlanjut

Pontianak-Spektroom : Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kembali menunjukkan progres signifikan dalam penanganan perkara dugaan korupsi sektor pertambangan. Terbaru, penyidik berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp55 miliar dari kasus tata kelola pertambangan bauksit di wilayah Kalimantan Barat. Dengan tambahan tersebut, total nilai penyelamatan yang telah dicapai sepanjang proses penyidikan kini

Apolonius Welly, Rafles
Saat Kepercayaan Retak: Kisah Seorang Suami Tempuh Jalur Hukum demi Kepastian

Hukum

Saat Kepercayaan Retak: Kisah Seorang Suami Tempuh Jalur Hukum demi Kepastian

Bukittinggi -Spektroom : Di balik sunyi rumah tangga yang tampak biasa, seorang pria asal Kabupaten Agam tengah berjuang menghadapi kenyataan pahit yang mengusik kepercayaannya. Ia memilih menempuh jalur hukum setelah menduga istrinya terlibat dalam hubungan terlarang dengan seorang oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaduan itu disampaikan ke Kantor Pengacara Riyan

Wiza Andrita, Buang Supeno
Prof Abdul Latif Bongkar Pergeseran Krusial: Kerugian Negara Tak Lagi “Potensi”, Penegakan Tipikor Masuk Babak Baru

Hukum

Prof Abdul Latif Bongkar Pergeseran Krusial: Kerugian Negara Tak Lagi “Potensi”, Penegakan Tipikor Masuk Babak Baru

Jakarta –Spektroom : Perdebatan soal kerugian negara dalam perkara korupsi kembali mengemuka. Prof. Abdul Latif, anggota penguji sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, menegaskan telah terjadi pergeseran fundamental dalam pembuktian tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi disertasi

M. Yahya Fattah, Buang Supeno
Perang Total Barang Terlarang! Lapas Perempuan Ternate Ikrar Bersih Narkoba dan HP Ilegal

Hukum

Perang Total Barang Terlarang! Lapas Perempuan Ternate Ikrar Bersih Narkoba dan HP Ilegal

Ternate-Spektroom : Komitmen memerangi peredaran barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan kembali ditegaskan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate menggelar penandatanganan ikrar bersama bebas dari narkoba dan handphone ilegal, Selasa (21/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di lantai dua ruang tata usaha tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas III

Nanang Adrany, Buang Supeno