Hukum

Mantan Kompolnas La Ode Husen: Penggeledahan yang Diduga Menyeret Jampidsus Harus Diuji di Meja Hukum, Bukan di Ruang Opini

Hukum

Mantan Kompolnas La Ode Husen: Penggeledahan yang Diduga Menyeret Jampidsus Harus Diuji di Meja Hukum, Bukan di Ruang Opini

Makassar - Spektroom : Operasi penggeledahan besar-besaran yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam sejumlah perkara korupsi strategis menjadi perhatian publik. Selain menyasar belasan lokasi, operasi tersebut juga memunculkan sorotan setelah penggeledahan diduga berkaitan dengan lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak

Yahya Patta, Buang Supeno
Kepala Daerah Dinilai Berperan Penting Selesaikan Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang

Hukum

Kepala Daerah Dinilai Berperan Penting Selesaikan Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang

Jakarta – Spektroom : Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan kepala daerah memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di wilayahnya. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan program pertanahan, reforma agraria, serta

Irvan Idris Saleh, Nurana Diah Dhayanti
Prof. Dr. La Ode Husen: Kejaksaan Harus Bersedia Diperiksa agar Kepercayaan Publik Tidak Runtuh

Hukum

Prof. Dr. La Ode Husen: Kejaksaan Harus Bersedia Diperiksa agar Kepercayaan Publik Tidak Runtuh

Makassar-Spektroom : Direktur Program Pascasarjana UMI Makassar sekaligus mantan Komisioner Kompolnas, La Ode Husen, menilai Kejaksaan Agung menghadapi ujian besar dalam menjaga kredibilitas institusi di tengah sorotan publik. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat kejaksaan harus direspons dengan keterbukaan, bukan dengan sikap defensif. Dalam analisisnya menggunakan teori patologi hukum, La

Yahya Patta, Buang Supeno
Prof. Dr. La Ode Husen: Wamen yang Bertahan Jadi Komisaris BUMN Berisiko Langgar Konstitusi

Hukum

Prof. Dr. La Ode Husen: Wamen yang Bertahan Jadi Komisaris BUMN Berisiko Langgar Konstitusi

Makassar- Spektroom : Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025 semestinya menjadi garis akhir praktik rangkap jabatan Wakil Menteri (Wamen) sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namin, hingga kini sejumlah Wamen masih tetap menduduki kursi komisaris. Situasi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan etika birokrasi, tetapi berpotensi menggerus kepastian hukum

Yahya Patta, Buang Supeno
Prof. Dr. La Ode Husen: Ketika Hukum Kehilangan Otonomi, Korupsi APBN Menjelma Menjadi Kejahatan Sistemik

Hukum

Prof. Dr. La Ode Husen: Ketika Hukum Kehilangan Otonomi, Korupsi APBN Menjelma Menjadi Kejahatan Sistemik

Makassar-Spektroom : Di tengah sorotan publik terhadap berbagai dugaan penyimpangan anggaran negara, Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum., Direktur Program Pascasarjana UMI Makassar sekaligus mantan Komisioner Kompolnas, menawarkan cara pandang yang berbeda. Ia tidak semata melihat korupsi sebagai tindakan individual, melainkan sebagai gejala kegagalan sistem hukum menjaga

Yahya Patta, Buang Supeno
Kajari Kabupaten Madiun Siap Berikan Pendampingan Proyek APJ

Hukum

Kajari Kabupaten Madiun Siap Berikan Pendampingan Proyek APJ

Madiun-Spektroom : Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, SH. mengaku siap memberikan pendampingan mulai perencanaan hingga pelaksanaan terhadap penambahan 4000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun. Kesiapan itu disampaikan Kajari pada acara Pemantauan Bersama Proyek Alat Penerangan Jalan di kabupaten Madiun bersama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Moch Haryono, Rafles
Kontingen Pesparawi Kepri Gagal Tampil di Manokwari, Kementerian Agama Tanjungpinang Prihatin

Hukum

Kontingen Pesparawi Kepri Gagal Tampil di Manokwari, Kementerian Agama Tanjungpinang Prihatin

Tanjungpinang-Spektroom : Peristiwa yang dialami Kontingen Pesparawi Kepulauan Riau (Kepri) yang menyita perhatian masyarakat banyak diharapkan dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi pembelajaran yang berharga agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Kepala Kementrian Agama Tanjungpinang, diwakili Ali Buro Kepala Subagian Tata Usaha Kementerian Agama Tanjungpinang menyampaikan hal itu dalam amanat

Desmawati, Rafles
LKBH ULM Gelar Webinar Nasional Bahas Implementasi KUHAP Baru dan Penguatan Akses Keadilan

Hukum

LKBH ULM Gelar Webinar Nasional Bahas Implementasi KUHAP Baru dan Penguatan Akses Keadilan

Banjarmasin-Spektroom : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat (LKBH ULM) Banjarmasin menggelar Seminar Nasional secara daring dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-55 Lembaga tersebut, Senin (29/6/2026) Webinar bertajuk “Implementasi KUHAP Baru dan Penguatan Peran Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Akses Keadilan” ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur

Junaidi, Bian Pamungkas
YLKI Intan Kalimantan Tegaskan, Konsumen Berhak Dapatkan Kompensasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir

Hukum

YLKI Intan Kalimantan Tegaskan, Konsumen Berhak Dapatkan Kompensasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir

Banjarmasin-Spektroom : Pemadam listrik bergilir yang masih terjadi saat ini di Kalimantan Selatan, membuat Masyarakat semakin dirugikan. Di sisi lain, pemadaman bergilir ini, Konsumen yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi/ganti rugi. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Intan Kalimantan Dr H Fauzan Ramon SH MH mengatakan, mekanisme pemberian hak konsumen ini diberikan

Junaidi, Anggoro AP
Pemkab Kendal Ajak Pelaku Seni Intensifkan Pemberantasan Rokok Ilegal

Hukum

Pemkab Kendal Ajak Pelaku Seni Intensifkan Pemberantasan Rokok Ilegal

Kendal-Spektroom: Sebanyak 50 pelaku seni diajak berkolaborasi Pemkab Kendal untuk mengintensifkan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal digelar di Gedung PGRI Kabupaten Kendal Jumat, 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kendal sebagai pelaksana sosialisasi yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai

Sigit Budi Riyanto, Bian Pamungkas