Hukum

Kasus Roy Suryo dan dr. Tifa Memanas, Prof. La Ode Husen Jelaskan Jalan Hukum Penangguhan Penahanan

Hukum

Kasus Roy Suryo dan dr. Tifa Memanas, Prof. La Ode Husen Jelaskan Jalan Hukum Penangguhan Penahanan

Makassar-Spektroom: Perkembangan kasus yang menyeret nama Roy Suryo dan dr. Tifa terus menjadi perhatian publik. Di tengah menguatnya perdebatan mengenai kemungkinan penahanan maupun penangguhan penahanan terhadap keduanya, Direktur Program Pascasarjana UMI Makassar, Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum., memberikan pandangan hukum terkait mekanisme penangguhan penahanan dalam

Yahya Patta, Buang Supeno
Anak Yatim Piatu di Landak Akhirnya Kantongi Identitas Resmi,KIA dari Kejari

Hukum

Anak Yatim Piatu di Landak Akhirnya Kantongi Identitas Resmi,KIA dari Kejari

Landak-Spektroom – Puluhan anak yatim piatu di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang selama ini belum memiliki identitas kependudukan resmi akhirnya mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA). Program tersebut difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Landak bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Landak. Penyerahan KIA berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri

Apolonius Welly, Bian Pamungkas
Pemkot Ambon Fasilitasi Musyawarah, Ahli Waris Rehatta Belum Sepakat Tentukan Raja Negeri Soya

Hukum

Pemkot Ambon Fasilitasi Musyawarah, Ahli Waris Rehatta Belum Sepakat Tentukan Raja Negeri Soya

Ambon–Spektroom:Pemerintah Kota Ambon menyatakan telah melaksanakan seluruh kewajibannya untuk memfasilitasi musyawarah Mata Rumah Parentah Rehatta dalam menentukan calon Raja Negeri Soya sesuai amanat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun hingga kini, para ahli waris belum mencapai kesepakatan mengenai sosok yang akan diusulkan sebagai raja definitif. Penjabat Sekretaris

Eva Moenandar, Buang Supeno
Hadirkan Wamenkum RI, Pemkab Sleman Bahas Penyelarasan Perda Pasca Lahirnya UU Penyesuaian Pidana

Hukum

Hadirkan Wamenkum RI, Pemkab Sleman Bahas Penyelarasan Perda Pasca Lahirnya UU Penyesuaian Pidana

Sleman–Spektroom : Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar talk show bertajuk Penyelarasan Peraturan Daerah Pasca Lahirnya Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang dirangkai dengan peluncuran buku Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Membangun Keadilan di Bumi Sembada yang berlangsung di Pendopo Parasamya Kantor Setda Sleman, Sabtu (20/6/2026). Acara yang diinisiasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Fatmawaty, Bian Pamungkas
Forum Musyawarah Masyarakat Depok Gelar Seminar Implementasi UU Ormas, Dorong Penguatan Kehidupan Sosial

Hukum

Forum Musyawarah Masyarakat Depok Gelar Seminar Implementasi UU Ormas, Dorong Penguatan Kehidupan Sosial

Depok – Spekstroom : Forum Musyawarah Masyarakat Depok (FMMD) menggelar seminar bertema "Analisis Sosiologis terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Konteks Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Depok", Sabtu (13/6/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok serta

Wismo Basuki, Anggoro AP
Kesadaran Hukum dan HAM Jadi Kunci Wujudkan Lingkungan yang Aman dan Bebas Narkoba

Hukum

Kesadaran Hukum dan HAM Jadi Kunci Wujudkan Lingkungan yang Aman dan Bebas Narkoba

Jakarta - Spektroom : Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dedi Rohedi, mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan lebih mampu menjaga ketertiban, menyelesaikan permasalahan secara bijaksana, menghormati hak orang lain,

Irvan Idris Saleh, Anggoro AP
Setjen DPD RI Gelar Sosialisasi JDIH,  Sembari Bertukar Informasi  Pengelolaan JDIH di Provinsi Lampung

Hukum

Setjen DPD RI Gelar Sosialisasi JDIH, Sembari Bertukar Informasi Pengelolaan JDIH di Provinsi Lampung

Bandarlampung - Spektroom: Ditengah derasnya arus informasi, seringkali masyarakat lebih cepat menerima potongan informasi dari media sosial, dibandingkan membaca dokumen resmi dari sumbernya. Oleh karena itu Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) ini adalah untuk membangun

Anggoro AP
Prof. Dr. La Ode Husen: MBG Bisa Menjadi “Bom Waktu Kleptokrasi”, Rakyat Diberi Makan, Elite Menjarah Anggaran

Hukum

Prof. Dr. La Ode Husen: MBG Bisa Menjadi “Bom Waktu Kleptokrasi”, Rakyat Diberi Makan, Elite Menjarah Anggaran

Makassar - Spektroom: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan sebagai salah satu kebijakan terbesar dalam sejarah Indonesia justru menyimpan ancaman serius apabila pengawasannya lemah. Di balik semangat memenuhi hak gizi anak bangsa, terselip potensi lahirnya praktik korupsi terstruktur yang dapat menyeret negara ke jurang kleptokrasi berbaju populisme. Peringatan keras

Yahya Patta, Buang Supeno